Legislator PKS Perizinan Impor di Tengah Pandemi

admin

Legislator PKS Perizinan Impor di Tengah Pandemi

Dinastipk77.com – Jakarta, Legislator PKS Perizinan Impor di Tengah Pandemi. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2020 pada tanggal 8 April 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor.

Menurutnya, keputusan menerbitkan perpres memudahkan izin impor tidak sesuai dengan keadaan dalam negeri yang tengah dihantam pandemi Corona. Judi Online

Sebab dalam perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (kebutuhan mendesak, terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi).

Ketentuan tersebut tertera dalam pasal 5 ayat 3.

“Persoalannya, penetapan keadaan tertentu tersebut, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (pasal 4 ayat 2),” kata Amin kepada Dinastipk77, Sabtu (25/4/2020).

“Artinya, Presiden bisa cuci tangan saat impor besar-besaran terjadi dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,” imbuhnya. Domino99

Lantas ia menjelaskan keadaan saat ini di mana adanya mafia impor yang ramai diperbincangkan setelah Menteri BUMN menyebutkan ada praktik kotor dalam impor Alat Kesehatan (alkes).

legislator-pks-perizinan-impor-di-tengah-pandemi
Ilustrasi Corona Virus.

Legislator PKS Perizinan Impor di Tengah Pandemi

Jumlah impor alkes mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

“Hanya 10 persen saja bahan baku alkes dan farmasi yang dipenuhi industri dalam negeri. Nilai impornya juga sangat fantastis, sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun menurut Data BPS tahun 2019,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai perpres tersebut dapat menegasikan UU diatasnya. BandarQ Online

Dalam pasal 10 Perpres ini disebutkan “Semua ketentuan peraturan UU mengenai pemberian persyaratan perizinan impor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini”.

Menurut Amin hal tersebut seakan-akan UU yang bertentangan dengan Perpres menjadi tidak berlaku, atau dengan kata lain, Perpres berkedudukan lebih tinggi dibanding UU. Poker88

Sehigga barang impor bahkan diperlakukan sebagai raja di pasal 8 Perpres ini, disebutkan barang impor dapat diberikan fasilitas pajak, kepabeanan dan cukai.

“Ini terjadi di saat produk-produk lokal khususnya UMKM terus dimarjinalkan tanpa dibuka akses pasar dan insentif yang memadai,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wali Kota Bekasi Curhat Warganya yang Meninggal

Wali Kota Bekasi Curhat Warganya yang Meninggal Dinastipk77.com – Jakarta, Meskipun warga Bekasi yang meninggal akibat covid-19 telah lebih dar seratus orang, tetapi kesadaran warganya dibilang masih rendah. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bahkan mengaku bingung dengan kondisi seperti ini. Judi […]

Subscribe US Now